(Disadur dan disarikan dari tulisan Margaret Hanson yang dimuat dalam Global Governance, Januari 2003)

Gunaryadi

Globalisasi dan Problematika Otoritas Politik
Daya tarik globalisasi terletak pada harapan yang diberikannya agar sistem tersebut mendorong pemerataan kemakmuran melalui integrasi pasar. Ternyata dalam integrasi finansial global, aktivitas ekonomi tidak sesuai dengan dampak sosialnya. Ini menimbulkan banyak pertanyaan antara lain: Apa dan berapa ongkos dan keuntungan yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi? Siapa yang diuntungkan? Dan siapa yang menanggung semua biaya tersebut?
Negara, khususnya yang termasuk dalam klasifikasi ‘pasar yang sedang berkembang,’ ternyata sering gagal melindungi warganya dari dampak negatif globalisasi. Disamping itu, kemampuan institusi finansial internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO dalam merespon krisis global ternyata masih dipertanyakan.

Kasus Reformasi Sektor Finansial di Indonesia
Krisis finansial yang melanda Indonesia Juli 1997 ditandai oleh larinya kapital ke luar negeri, jatuhnya nilai tukar rupiah, dan ketidakmampuan konglomerasi Indonesia membayar hutang mereka yang jatuh tempo khususnya dalam mata uang asing. Ini membuat banyak konglomerasi di negara tersebut jatuh bankrut dan menimbulkan dampak yang sangat parah tehadap sektor perbankan yang menjadi penyandang dana mereka.

IMF turun tangan dengan fasilitas finansial bersyarat. Kuatir dengan dampak gagalnya sektor perbankan di Thailand dan Korea, bulan November 1997 Indonesia setuju memulai restrukturisasi sektor finansialnya melalui kerjasama dengan program pinjaman stand-by IMF. Reformasi ekonomi yang dianjurkan oleh IMF menekankan peningkatan standar untuk memperbaiki manajemen dalam sektor finansial. Program yang didukung IMF memaksa penutupan 16 bank bermasalah dengan alasan ‘non-viable’ atau sakit. Sebagai reaksinya, nilai rupiah semakin jatuh bulan Desember 1997.

Menghadapi tekanan IMF dan dunia internasional, bulan Januari 1998 Indonesia membentuk Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) yang bertujuan menyehatkan bank-bank yang bermasalah dengan cara mengambil alih manajemen atas aset yang tidak laik (aset perusahaan, properti). Program ini dibantu IMF, Bank Dunia dan ADB. Tetapi usaha tersebut mendapat perlawanan dari sektor swasta. Kelemahan IBRA berada pada aspek infrastruktur legal, pajak dan regulasi.

Bulan Juli 1999, Bank Indonesia melakukan audit terhadap Bank Bali dengan mengontrak Price Waterhouse Coppers (PWC). Tetapi pemerintah Indonesia menolak mengumumkan hasil audit tersebut kepada publik. Tetapi PWC mengeluarkan ringkasan audit mereka kepada umum yang mengindikasikan adanya penyelewengan, khususnya transfer Rp 546 juta kepada sebuah bank yang lebih kecil, PT. Era Giat Pratama, yang ternyata dikontrol oleh beberapa pejabat Golkar.

Pembahasan Kasus
Kasus di atas menjelaskan 2 dimensi politik transparansi: standarisasi informasi dan batasan dari penyebaran informasi.

Aktor Berdaulat
Bulan November 1999 ditandai dengan mendekatnya pelaksanaan pemilihan presiden, sehingga pemerintah tidak menyerahkan hasil audit PWC kepada IMF. Lembaga finansial internasional itu menilai bahwa penolakan pemerintah Indonesia mengaudit Bank Bali secara transparan dan menolak menyidik, mengadili yang terlibat, sebagai indikasi bahwa pemerintah masih ingin mempertahankan ikatan korupsi yang patrimonalistik dengan sektor keuangan.

Ketika Gus Dur dan Megawati menjadi RI-1 dan RI-2, November 1999, pemerintah membentuk Otoritas Audit Indonesia yang menyerahkan laporan kepada IMF. Dengan penyerahan tersebut IMF kembali mencairkan pinjaman kepada Indonesia. Tetapi detail penyelewengan di Bank Bali tetap ditangani secara konfidensial oleh IMF.

Aktor Korporasi
Terjadinya tumpang-tindih kepentingan antara pemerintah dan korporasi melalui bank-bank yang dikendalikan pemerintah, mendorong timbulnya perebutan kontrol politik di dalam governance korporasi. Pihak korporasi menolak menjalin hubungan yang transparan dengan pemerintah karena itu bisa menimbulkan reorganisasi, kebangkrutan, atau penutupan. Mengambil jalan tengah IMF mendorong agar Indonesia mengambil standar audit internasional dan transparan dalam proses kebangkrutan, penjualan aset, dan rekapitulasi bank-bank yang sehat.

Organisasi Multilateral
Laporan para auditor PWC berimplikasi bahwa pemerintah Indonesia masih tetap menyalahgunakan dana publik dan membuat IMF, Bank Dunia dan ADB menjadi skeptis terhadap reformasi ‘good governance’ di Indonesia. Penolakan tersebut membuat ketiga lembaga finansial multilateral tadi menunda pencairan voorschot finansialnya kepada Indonesia.

Asosiasi Profesional Transnasional
Promosi transparansi internasional dalam pasar finansial telah menempatkan perusahaan konsultan swasta pada posisi sebagai produsen informasi finansial, yang penyebarannya bisa membuat pasar semakin transparan.

LSM
Terungkapnya skandal Bank-gate juga bergema dalam gerakan demokrasi pada konteks domestik. LSM menginginkan transparansi menyuluruh laporan PWC kepada pers, sekaligus menginginkan peningkatan transparansi dalam rangka menghapus kolusi antara pemerintah dan sektor bisnis.