(Disadur dan disarikan dari makalah Prof. A.H.M. (Fred) van Iersel, Dr. Th.A. (Ted) van Baarda dan Dr. D. Verweij, yang disampaikan dalam Konferensi JSCOPE 2000 dengan tema ‘Pertimbangan Moral dalam Pembuatan Keputusan Militer’, 30 November 1999)

Gunaryadi

Peristiwa jatuhnya ‘save heaven’ PBB di Srebrenica, Bosnia, dibawah payung pasukan Belanda 1995, dan semakin seringnya pasukan Belanda dilibatkan dalam misi Military Operations Other than War, antara lain menjadi penyebab mengapa eskplorasi terhadap aspek moralitas dalam pendidikan tentara Belanda sangat diperlukan. Oleh karena itu, bulan September 1999 dibentuk Seksi ‘Etika dan Militer’ pada Kolese Pertahanan Belanda (Netherlands Defense College) di Rijswijk. Kolese ini dibina oleh mereka yang memiliki kepakaran dalam etika militer, staf bagian etika dari Akademi Militer (Koninklijke Militaire Academie) Angkatan Darat dan Udara Kerajaan Belanda, serta anggota staf dari Akademi Angkatan Laut Belanda (Den Helder). Tujuan Seksi ‘Etika dan Militer’ ini adalah untuk menstimulasi pemahaman etika dalam Angkatan Bersenjata Belanda.

I. Etika Korporasi (Bisnis) dan Etika Profesional
Etika korporasi atau bisnis dan etika profesional merupakan etika terapan. Etika korporasi dan profesional bisa disebut sebagai refleksi terhadap penjelasan moralitas (nilai dan norma) dari korporasi atau organisasi tertentu atau profesi tertentu. Dalam konteks militer, etika korporasi ini tidak bisa dipisahkan dari etika profesional.

Penghapusan wajib militer di Belanda beberapa tahun yang lalu, telah mentransformasi dunia militer menjadi sebuah korporasi dalam makna yang luas. Militer menjadi sebuah korporasi dengan pegawai yang harus diperhatikan dengan seksama dan terikat dalam organisasi, dan korporasi ini memberikan layanan, baik pada skala nasional maupun global. Sebagaimana banyak korporasi bisnis lainnya yang menilai semakin pentingnya pemahaman terhadap etika bisnis ini, demikian pula dunia militer.

Aplikasi definisi etika bisnis dalam organisasi militer berarti bahwa etika dalam konteks militer memerlukan kepedulian terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang melekat dalam kegiatan organisasi militer, dan perlunya kesiapan untuk bertukar pikiran dalam persoalan ini.

Saat ini masyarakat Belanda berkembang menjadi masyarakat jasa (services). Dengan perkembangan tersebut militer juga menyediakan layanan yaitu ‘kemampuan tempur.’ Ini berimplikasi bahwa setiap aksi militer (akibat dari keputusan menajemen) menimbulkan konsekuensi baik di dalam maupun di luar korporasi militer.

Etika korporasi (organisasi militer) antara lain mencakup:

A. Hubungan korporasi atau organisasi dengan personil. Hal-hal yang berkaitan dengan tata hubungan ini antara lain tentang bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang aman, gaji yang memadai, mencegah diskriminasi atau pelecehan seksual, pengembangan kesadaran moral di kalangan personil, dll.

B. Hubungan korporasi atau organisasi dengan konsumen dan layanan yang diberikan. Yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain bagaimana memberikan informasi yang handal dan baik, memberikan layanan yang berkualitas, dsb.

C. Hubungan korporasi atau organisasi dengan masyarakat. Hal-hal yang termasuk dalam hubungan ini antara lain bagaimana citra korporasi (organisasi militer) di masyarakat dengan komposisi personil tertentu, sikap terhadap lingkungan, produk layanan, dan penumbuhan citra yang murni, dll. (perlu diingat bahwa sebuah korporasi adalah bagian dari masyarakat di mana organisasi itu berada).

II. Etika dalam Organisasi Militer
II.1. Relevansi dan Dampak Etika dalam Organisasi Militer
Pertimbangan pertama adalah: Mengapa perlu etika dalam organisasi militer? Pertanyaan ini bisa dijelaskan dari segi metafisis, filosofis, hukum dan politis. Pada level metafisis, keputusan yang harus diambil adalah bagaimana etika dalam konteks organisasi militer berkaitan dengan etika sosial dan politik, etika bisnis dan organisasi, dan etika profesional. Pada level filosofis dan hukum, keputusan yang diambil ialah untuk menentukan bagaimana tanggung jawab hukum seorang tentara berkaitan dengan tanggung jawab moral. Jika hukum bisa dianggap sebagai etika yang terkodifikasi, maka etika bisa juga berfungsi sebagai salah satu sumber kritik terhadap hukum positif.

Saat ini hukum internasional pun berkembang sangat pesat dan memunculkan banyak celah, dan kalau itu diarahkan pada operasi militer non-perang, seringkali menempatkan militer pada posisi yang beresiko secara hukum. Pada level politik, setiap keputusan yang diambil berkaitan dengan akuntabilitas politik Menteri Pertahahan, akuntabilitas militer sebagai sebuah organisasi, dan akuntabilitas seorang prajurit sebagai individu. Di negara yang demokratis, pemerintah yang bertanggung jawab atas organisasi militer. Militer harus selalu menempuh azas legalitas, misalnya, pengerahan angkatan bersenjata yang legitimet-lah yang membedakan Angkatan Bersenjata dari para kriminal. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah para politisi juga punya tanggung jawab etis dan legal untuk menjamin bahwa semua misi yang mereka putuskan untuk dilaksanakan oleh pihak militer harus selalu terjamin aspek legalitasnya. Namun, dalam realita, di negara yang demokratis perlementer pun, yang sering terjadi adalah menimpa tanggung jawab kalau terjadi suatu kesalahan semata-mata di pundak pihak militer. Padahal, perlu digarisbawahi bahwa elit politik yang seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan etis kalau terjadi kegagalan atau kesalahan karena merekalah yang memutuskan pengerahan pasukan ke kawasan krisis atau konflik.

II.2. Siapa yang Bertanggung Jawab?
Menjadi tanggung jawab siapakah etika dalam konteks organisasi militer? Apakah etika ini hanya berlaku pada perilaku dan kepemimpinan perwira, atau apakah juga terhadap perwira yang tidak berada dalam penugasan; atau barangkali pada seorang prajurit sebagai individu? Baik prajurit sebagai individu maupun militer sebagai organisasi memiliki tanggung jawab terhadap konsekuensi etis dari luasnya ruang gerak prajurit untuk bertindak di lapangan selama operasi militer. Oleh karena itu, tanggung jawab harus dibedakan menjadi 4 dimensi, yaitu: politis, legal, manajerial, dan moral. Hanya dengan membedakan keempat jenis tanggung jawab tadi, keterkaitan antara tanggung jawab yang satu dengan yang lainnya bisa diamati dengan jelas.

II.3. Muatan atau Substansi Etika dalam Organisasi Militer: Dilema Etika
Dalam konteks etika, militer sering dihadapkan pada dilema. Angkatan Bersenjata Kanada, misalnya, membagi dilema menjadi 3: (1) seseorang tidak tahu apa yang harus dia lakukan; (2) dua nilai atau lebih mungkin saling berlawanan, misal kejujuran versus kewajiban mentaati perintah: (3) kerusakan bisa saja terjadi, apa pun yang dilakukan seseorang. Dalam Angkatan Bersenjata Belanda, hal ini bisa juga dilihat dalam 3 kasus: (1) kasus ketidakpastian moral (apa yang harus dilakukan); (2) pilihan antara dua nilai atau lebih yang saling bertentangan; dan (3) pilihan antara alternatif yang semuanya secara tidak langsung saling bertentangan.

II.4. Kasuistri (Casuistry) dalam Riset Etika
Bagaimana riset dalam area etika ini dilakukan? Kausistri atau nalar dan argumentasi yang cerdas, bisa digunakan dalam strategi riset terhadap etika. Tetapi ia tidak bisa menggantikan argumentasi moral yang berdasarkan pada teori etika. Teori etika adalah ‘kerangka normatif berbagai konsep, berdasarkan analisis dan interpretasi dan diskusi terhadap sesuatu yang sudah terjadi atau dilakukan sebelumnya.’

Ini tidak berarti bahwa mengaitkan kasuitri dengan teori etika dalam sebuah organisasi militer akan menghilangkan orientasi praktis, maksud dan tujuannya—apalagi menginginkan agar semua prajurit menjadi makhluk yang beretika. Tetapi itu bermakna bahwa dalam konteks riset, kasuistri harus dikaitkan dengan kerangka teoritis, berdasarkan analisis dan praktek yang dilakukan sebelumnya. Tetapi perbedaan konteks pada praktek sebelum dan praktek yang baru suatu hal yang sama harus dipertimbangkan. Misalnya, konteks makna ‘diterens nuklir’ saat ini sangat berbeda dari ‘diterens nuklir’ (nuclear deterrence) pada masa Parang Dingin.

II.5. Kondisi yang Berkaitan dengan Ruang: Konteks Implementasi
Di mana mengimplementasikan fungsi dan peran etika dalam organisasi militer sehingga memberikan dampak yang positif baik terhadap sikap profesional maupun perilaku militer? Apapun bentuk implementasi dari nilai-nilai—baik melalui training maupun kepemimpinan—harus menjadikan situasi operasional militer sebagai titik tolak dan tujuannya. Oleh karena itu, pendidikan dan training etika dalam organisasi militer haruslah se-realistis mungkin. Ini memerlukan integrasi etika ke dalam elemen-elemen lain dalam pendidikan dan training, yang didukung oleh bahan instruksi/pelajaran yang tematis. Ini merupakan bahan yang esensial untuk ‘program train-the-trainer.’

II. 6. Kondisi yang Berkaitan dengan Waktu
Kapan kondisi yang efektif untuk menanamkan etika dalam organisasi militer dan apa peran pendidikan di dalamnya? Untuk mengurangi resiko, kita harus mulai dari kontrol terhadap proses yang berkaitan dengan resiko dalam organisasi militer. Kontrol ini dilakukan mulai dari rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pelatihan personil. Berkaitan dengan etika, harus ada perhatian yang khusus dalam proses kodifikasi nilai-nilai dalam organisasi militer, instrumen untuk menanamkan nilai tersebut, instrumen untuk memelihara nilai tadi, dan evaluasi yang retrospektif dari nilai-nilai tersebut (‘pelajaran yang diperoleh dari sebuah perspektif etis’). Pengurangan resiko dalam bidang ini berarti:

1. Memantapkan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat sekaligus valid dalam pandangan akademis, dan diterapkan dalam organisasi militer;
2. Penerapan nilai-nilai dalam organisasi militer—dalam strukturnya, kultur dan proses pokoknya—untuk menjamin adanya mekanisme pencegahan;
3. Pemeliharaan nilai-nilai dalam situasi operasi jelas merupakan hal yang sulit karena dalam situasi tersebut seseorang terpkasa menghindari bentuk-bentuk pengawasan terhadap implementasi nilai-nilai etika, dan;
4. Evaluasi nilai-nilai tadi beserta fungsinya.

Aspek-aspek pemantapan nilai-nilai, implementasi, dan pemeliharaannya adalah saling berkaitan. Dalam kehidupan militer sehari-hari, ketiganya tidak bisa dilepaskan dari rantai kebijakan yang membuat etika menjadi kekuatan yang efektif dalam Angkatan Bersenjata.

II.7. Etika: Perspektif Fungsional
Meskipun perhatian mesti diberikan terhadap berbagai aspek, tetapi di Belanda prioritas diberikan pada perspektif fungsional etika dan perannya dalam organisasi militer. Mengabaikan pemahaman terhadap keenam aspek ‘kebijakan etika’ Angkatan Bersenjata di atas, seseorang bisa saja berpikir bahwa etika malah merupakan penghalang dalam proses pembuatan-keputusan dalam Angkatan Bersenjata, yaitu pengkebirian pengerahan militer. Tetapi etika bisa dan seyogyanya menjadi bagian dari mekanisme kontrol.

III. Menangani Etika dalam Organisasi Militer
III.1. Hakikat Dilema Etika
Dilema etika dalam dunia militer bisa terjadi di mana saja: bisa di tangsi, medan pertempuran, dan dalam konteks operasi militer non-perang. Dalam tulisan ini, karena mustahil untuk membahas semua konteks yang berbeda tersebut, sehingga fokus diarahkan pada konteks yang masih cukup baru yaitu operasi militer non-perang.

Dilema etika bisa muncul pada level pilihan strategis atau taktis yang ditimbulkan oleh aksi-aksi yang tidak terpantau sebelumnya di kawasan konflik. Yang jadi pertanyaan adalah: dalam kondisi bagaimana etika dalam konteks organisasi militer memberikan sumbangan terhadap performa militer tanpa merintangi operasi militer. Dalam kondisi bagaimana etika bisa menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah terjadinya tragedi di medan perang yang ditimbulkan oleh persiapan yang kurang matang menghadapi dilema etika? Kemudian, fokus etika dalam organisasi militer bisa lebih efektif apabila ditangani dalam siklus manajemen modern dalam dunia militer, pada berbagai tahapan dan level organisasi.

III.2. Menangani Hakikat Dinamis dari Nilai dan Kebajikan
Perubahan dan modernisasi berkembang pesat di Belanda. Ini juga membawa perubahan nilai-nilai. Perubahan ini juga terjadi dalam organisasi militer dalam bentuk perubahan karakteristik personilnya. Sebagai konsekuensinya, Angkatan Bersenjata Belanda sekuat mungkin menjalankan fungsinya menurut garisan sipil. Pendekatan tegas militer hanya digunakan secara terbatas dan seperlunya.

Respon pertama terhadap modernisasi etika dalam masyarakat Belanda adalah mekanisme generalisasi kultural: nilai-nilai menjadi semakin abstrak, sehingga ia bisa memiliki fungsi yang integratif. Salah satu bentuk dari mekanisme ini adalah perhatian yang cukup banyak terhadap isu-isu HAM. Karena HAM hanya menjelaskan etika yang minimal, disamping HAM juga didefinisikan secara luas, dalam hal ini Angkatan Bersenjata Belanda tidak memberikan panduan yang spesifik tentang bagaimana untuk mengimplementasi pemahaman dan nilai tersebut secara teknis.

Disamping itu, masalah HAM menimbulkan dua dilema dalam organisasi militer: pertama, tidak ada konsensus tentang hirarki HAM; tataran etis dan politis tidak memberikan penjelasan yang akurat tentang hal ini. Bagi militer situasi ini jadi tidak praktis karena perlu kejelasan agar nilai-nilai itu bisa diterjemahkan ke dalam instruksi. Kedua, integrasi nilai-nilai tersebut merupakan hal yang abstrak. Oleh karena itu, haruskah militer mengembangkan standar etikanya sendiri sebagai bentuk dari profesionalisme yang normatif dan menanamkan nilai-nilai ini kepada personilnya, atau haruskah ia secara umum menstimulasi dan memberi dorongan kepada para prajurit sehingga berani bertanggung jawab secara individual?

Jika pilihan pertama yang dipilih, yang harus diperhatikan adalah bagaimana mencegah kultur militer agar tidak menjadi ‘Kadaver Disziplin’—yang secara harfiah bermakna ‘disiplin mayat’—yaitu ketaatan yang berlebihan sehingga melampaui nilai-nilai etika. Negara tidak berfungsi sebagai entitas yang moralis. Tetapi negara bisa dan harus menjelaskan kepada prajuritnya tentang apa kewajiban hukum mereka, misalnya Konvensi Jenewa, dan negara harus membantu prajurit tadi untuk membangun kesadaran dirinya sendiri, misalnya melalui training tentang bagaimana menghadapi kondisi yang dilematis.

Jika opsi kedua yang dipilih, yang perlu dilakukan adalah bagaimana mencegah kata hati agar tidak menimbulkan dampak yang anarkis dalam organisasi militer. Nilai-nilai moral memang harus didasarkan pada individu. Tetapi ia tidak bisa diterapkan sepenuhnya terhadap semua prajurit secara kolektif. Tetapi etika politik dan etika korporasi militer—seperti kode etik sikap dan perilaku, dan etika profesional militer (misalnya yang disiapkan oleh Kelompok Kerja Militer Amnesti Internasional), bisa mendukung kerangka normatif yang diperlukan untuk menumbuhkan hirarki nilai-nilai yang didasarkan pada individu.

III.3 Kodifikasi Nilai-nilai Moral
Cepat atau lambat nilai-nilai etika harus mencapai fase kodifikasi. Ini bisa direalisasikan sebagai hukum atau kode etik sikap dan perilaku. Dalam masalah kodifikasi ini, dunia militer pun dihadapkan pada dilema, yaitu pilihan antara pengembangan nilia-nilai secara top-down atau pengembangan nilai-nilai yang bottom-up. Kebijakan yang top-down bisa memiliki standar yang tinggi tetapi akseptibilitasnya rendah. Sedangkan pendekatan bottom-up bisa meningkatkan akseptibilitasnya tetapi standarnya cenderung tidak begitu tinggi. Angkatan Darat dan Angkatan Laut Belanda cenderung menggunakan pendekatan yang top-down ini dan masih berusaha keras agar kode etika sikap dan perilaku tersebut bisa diterima. Sedangkan Angkatan Udara memilih pendekatan yang bottom-up.

III.4. Implementasi Nilai-nilai dalam Organisasi Militer
Hingga saat ini organisasi militer Belanda sudah menanamkan investasi yang cukup besar dalam pendidikan dan training etika untuk prajuritnya. Tetapi kualitas dari model-model training tersebut masih harus dikembangkan.

Pendidikan dan training hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan instrumen implementasi etika dalam organisasi militer. Transisi militer Belanda menjadi militer yang profesional menghendaki agar personil yang direkrut adalah mereka yang bakal bisa memenuhi standar profesional, termasuk standar etika. Tetapi pada saat ekonomi tumbuh dengan pesat dan kemakmuran cukup merata, sulit mendapatkan mereka yang berminat jadi tentara dan memenuhi kriteria yang diinginkan tadi. Tetapi masalah ini bisa diatasi dengan cara, misalnya, merekrut calon personil dan segera memberikan pendidikan dan training yang memadai untuk menutupi kekurangan dan kelemahan yang ada pada mereka.

III.5. Memelihara Nilai-nilai Moral
Bagaimana militer—sebagai organisasi—bisa mempromosikan nilai-nilai etika? Andaikan nilai-nilai sudah dikembangkan, dikodifikasi, dan diimplemetasikan, apa yang harus dilakukan militer agar nilai-nilai tadi dilaksanakan pada ruang dan waktu yang tepat? Ini jadi tanggung jawab siapa? Apakah itu tanggung jawab setiap individu tentara? Apakah ini tanggung jawab komandan yang harus memperhatikan gejala-gejala penurunan standar moral prajuritnya? Haruskah pendeta atau imam tentara berperan dalam hal ini? Kalau ya, apa dasarnya—meskipun mereka memainkan peran dalam pembinaan spiritual tentara—karena tugas mereka bukan sebagai provost militer?

Walaupun usaha untuk mengontrol keputusan yang didasarkan pada free will bisa berbahaya, tetapi organisasi militer harus menciptakan lingkungan yang normatif untuk memelihara nilai-nilai. Di sinilah seorang komandan memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Pemimpin harus menganalisis mekanisme kemunduran psikologis yang menyebabkan menurunnya pemeliharaan nilai-nilai etika. Dan ia harus waspada terhadap mekanisme grup yang bisa menimbulkan menurunnya pemeliharaan nilai-nilai. Seorang pemimpin juga harus memiliki pemahaman terhadap hukum internasional yang berkaitan dengan operasi perdamaian. Sebagai pemimpin, seorang komandan juga harus mencakup satu bab tentang usaha pemeliharaan nilai-nilai dalam laporan manajemennya.

IV. Beberapa Pembahasan
IV.1. Fokus Training Bagaimana Menghadapi Dilema
Dilema etika dalam militer tidak terbatas dalam dunia militer saja. Pengaruh saluran TV yang dominan seperti CNN akan mempengaruhi keluarga, opini publik, dan politisi di negara masing-masing sehingga membentuk opini tersendiri terhadap kegiatan rutin dari suatu operasi militer. Suka atau tidak suka, tugas yang diemban oleh Angkatan Bersenjata dalam masa operasi perdamaian di masa sekarang sangat transparan terhadap pemantauan publik. Hal ini harus menjadi pertimbangan, apa dampak situasi ini terhadap penyusunan model training untuk menghadapi sebuah dilema.

IV.2. Kebijakan Etika: Pinggiran?
Apakah etika merupakan hal yang pinggiran atau tidak penting dalam organisasi militer? Kami yakin bahwa etika merupakan tema sentral dalam organisasi militer. Bagaimana seharusnya tingkat komitmen kepada etika dalam organisasi militer: strategis, taktis, atau operasional?

Pendekatan strategis dan taktis merupakan sebuah wacana yang normatif, khususnya berkaitan dengan kewajiban yang kondisional: misalnya, jika Anda sudah mencapai sasaran A, lalu Anda harus bertindak seperti ini atau itu. Oleh karena itu, etika merupakan bagian yang esensial dari teori strategi. Tetapi masalah moral bisa muncul dalam operasi. Dengan demikian, dimensi moral dalam masa operasi sudah jelas. Sedangkan dimensi moral sebuah strategi dan pengembangannya biasanya baru menjadi jelas setelah sesuatu terjadi.

IV.3. Jalan Membangun Strategi Training Dilema
Apa guna pendidikan etika jika nilai-nilai moral yang diperoleh tidak diterapkan? Oleh karena itu, pemantapan nilai-nilai sangat penting, misalnya melalui kode etik sikap dan perilaku. Jika belum ada definisi etika yang jelas dalam organisasi militer, bagaimana hal ini bisa dimantapkan dan dipelihara? Jika etika kultur di kalangan perwira menolak berbagai komponen etika dalam kepemimpinan, apa manfaat bagi prajurit bawahannya untuk mengikuti training dilema? Jika sejarah memang berulang maka kita bisa memfokuskan sebuah training pada hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tetapi karena sejarah cenderung tidak berulang, maka kita harus lapang dada menerima proses pembelajaran yang terus-menerus, yang ditunjang oleh mekanisme evaluasi yang reguler terhadap ‘pelajaran etika yang telah diserap.’