Versi terakhir tulisan ini dikutip Eddi Santosa untuk detik.com, Oktober 2005
Gunaryadi, M.A. dan Dessy Nataliani, M.A.

Pemilu tanpa Pemenang
Pemilu legislatif memilih anggota Bundestag dilaksanakan di Jerman tanggal 18 September 2005. Pemilu ini dipercepat dari jadwal sebenarnya karena Kanselir Gerhard Schröder menginginkan dukungan dan mandat yang memadai untuk menggulirkan program reformasinya. Tetapi yang menjadi impetus percepatan tersebut adalah kekalahan Sozialdemokratische Partei Deutschland (Partai Sosial Demokrat – SPD) pimpinan Schröder dalam pemilu lokal di Nordrhein-Westfalen, Mei 2005.

Menurut perhitungan suara per 19 September 2005, prestasi elektorat masing-masing partai sebagai berikut: Partai Kristen Demokrat (CDU/CSU): 35,2% (225 kursi), SPD: 34,3% (222 kursi), Partai Liberal Demokrat (FDP): 9,8% (61 kursi), Partai Kiri/Sosialis Demokrat (DieLinke/PDS): 8,7% (54 kursi), dan Partai Hijau (Die Grünen): 8,1% (51 kursi). Hasil ini belum termasuk pemilu susulan yang diadakan di Dresden hari ini, 2 Oktober 2005. (NRC Handelsblad, 19/09/05). Dibandingkan dengan pemilu 2002, tiga partai mengalami penurunan suara yaitu SPD (-4,2%), Die Grünen (-0,5%), dan CDU/CSU (-3,3%). Sedangkan DieLinke/PDS serta FDP mengalami kenaikan suara. Perolehan suara DieLinke/PDS naik sebesar 4,7%, dan FDP 2,4%. DieLinke/PDS unggul di bekas Jerman Timur.

Meskipun mampu mengungguli SPD, prestasi elektorat CDU/CSU ini jauh di bawah hasil polling-polling sebelum pemilu. Bahkan sebaliknya, prestasi SPD lebih baik dibandingkan hasil jajak pendapat menjelang pemilu.

Kekalahan SPD sudah diduga. Berkurangnya dukungan pemilih terhadap partai politik yang sudah 2 periode berkuasa tetapi tidak mampu membuat terobosan baru adalah fenomena yang lazim. Apalagi, pada saat yang tepat isu-isu kelemahan tersebut dieksploitasi oleh lawan-lawan politiknya. Dan berkurangnya suara SPD lebih disebabkan karena para pemilih sudah kehilangan kepercayaan terhadap Schröder; bukan karena tawaran politik CDU/CSU lebih baik.

Sedangkan kekalahan CDU/CSU ditenggarai lebih disebabkan sosok ketuanya, Angela Merkel. Di bekas Jerman Timur, pemilih banyak yang ragu atas kemampuannya menggantikan Schröder dan kurang merakyat. Sebaliknya, di kawasan barat Jerman, dia dianggap sebagai penyusup dari Jerman Timur. Banyak poster kampanyenya dicoret dengan sindiran ‘Honecker’s Revenge’ merujuk pada mantan diktator terakhir Jerman Timur, Erich Honecker. Yang jelas, kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada figur politik masing-masing partai karena performa dalam pemilu adalah prestasi kolektif.

Perolehan suara yang hampir seimbang antara CDU/CSU dan SPD ini menyebabkan impasse politik di Jerman karena Schröder dan Merkel saling ngotot untuk menjadi kanselir. Secara kalkulus, ada 3 skenario koalisi yang mungkin: (1). SPD + CDU/CSU; (2). SPD + Die Grünen + FDP; (3). CDU/CSU + FDP + Die Grünen. Sedangkan dengan DieLinke/PDS, kedua partai besar tadi telah menutup pintu koalisi. Menurut perhitungan ini, peluang antara Schröder dan Merkel untuk menjadi kanselir hampir sama. Tetapi, politik tidak hanya masalah kalkulus. Dan menurut Konstitusi Jerman, Presiden Federal memiliki hak untuk mengajukan calon kanselir, dengan mempertimbangkan masukan dari partai-partai politik di parlemen. Tetapi jika semuanya mengalami kebuntuan, maka presiden bisa mengajukan calon yang paling kuat, atau membekukan parlemen dan menyerukan pemilu yang baru. Negosiasi harus tuntas menjelang sidang pemilihan kanselir di parlemen tanggal 18 Oktober 2005 nanti.

Dunia internasional masih menunggu siapa yang akan terpilih menjadi kanselir di Berlin. Dan bagaimana pula implikasi hasil pemilu ini terhadap hubungan Jerman-Indonesia? Isu ini sangat penting karena bagi Indonesia, Jerman adalah mitra yang sangat krusial baik dalam konteks bilateral maupun Uni-Eropa (EU). Jika yang terpilih adalah Schröder, bisa dipastikan kebijakan yang sedang berjalan akan diteruskan. Tetapi bagaimana implikasinya kalau Merkel yang terpilih?

Implikasi terhadap Hubungan Jerman-Indonesia
Jika skenario terakhir ini yang terjadi, akan ada beberapa implikasi terhadap interaksi kedua negara. Pertama, dalam konteks politik dan strategis. Gagasan Merkel untuk lebih dekat dengan Washington dan lebih cenderung bersikap unilateralis dalam politik global bermakna mitra multilateris Indonesia di EU akan berkurang. Kebijakan luar negeri Schröder yang lebih multilateralis memiliki banyak interseksi dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang ‘bebas’ dan ‘aktif.’ Salah satu contohnya adalah sikap yang konvergen Indonesia dan Jerman dalam kasus Irak. Tetapi kemitraan politik dan strategis ini harus dibedakan dari kebijakan keamanan domestik. Di bawah Mendagri Otto Schily dari SPD ternyata kebijakan domestic security malah lebih ‘keras’ sehingga banyak dikeluhkan oleh penduduk Muslim di Jerman. Sikap ‘keras’ ini tampaknya malah bisa lebih ketat lagi di bawah Merkel.

Kedua, dalam ranah kerjasama ekonomi, kerjasama pembangunan, serta sains dan teknologi, diperkirakan tidak akan banyak perubahan kebijakan. Perusahaan-perusahaan Jerman sudah aktif di Indonesia jauh sebelum mereka melabur di kawasan lain di Asia. Bahkan Bayer, Beiersdorf, DaimlerChrysler, HeidelbergCement, Osram dan Fuchs Oil tidak ramai-ramai hengkang keluar dari Indonesia ketika ekonomi kita sedang goncang dan kondisi politik labil (Auswärtiges Amt, 07/05). Sejak 2004, volume perdagangan Jerman-Indonesia bernilai € 3,96 milyar, dengan surplus di pihak Indonesia sekitar € 500 juta. Di tahun 2004, kontribusi Jerman dalam pangsa ekspor EU ke Indonesia mencapai 36%, dan 23% impor EU dari Indonesia dikuasai oleh Jerman. Nilai investasi Jerman yang disetujui oleh Indonesia tahun 2004 bernilai € 24,8 juta (tahun 2003 bernilai € 143,2 juta).

Dalam kerangka kerjasama pembangunan, Jerman merupakan negara donor bilateral kedua terbesar setelah Jepang. Jerman telah menyalurkan sekitar € 3 milyar yang juga mencakup sumbangan pembangunan dari gereja, yayasan politik dan LSM lainnya. Kontribusi Jerman terhadap pembangunan di Indonesia juga disalurkan melalui institusi multilateral seperti PBB, Bank Dunia, ADB, dan EU.

Kerjasama sains dan teknologi Jerman-Indonesia juga termasuk proritas dalam hubungan bilateral, yang dilandasi kesepakatan tahun 1979. Sekitar 20 ribu ilmuwan dan insinyur Indonesia adalah alumni dari Jerman.

Meskipun Merkel terpilih sebagai kanselir dan ada pergeseran kebijakan, maka perubahan tadi tidak akan membawa implikasi yang radikal dalam hubungan Jerman-Indonesia, bahkan dalam bidang politik sekalipun. Setidaknya ada 4 alasan yang mendukung argumentasi tersebut. Pertama, melihat konstelasi politik di Budestag dan kemungkinan koalisi maka kekuatan partai politik yang berhaluan kanan-tengah dan kiri hampir seimbang. Hasil pemilu menegaskan bahwa mandat yang diharapkan Schröder untuk meneruskan agenda reformasinya tidak terpenuhi, dan Merkel pun tidak pula bisa membuat keputusan yang decisive tanpa menimbang aspirasi kelompok sosial-demokrat di parlemen. Kedua, perbedaan sikap politik antara CDU/CSU dan SPD sesungguhnya lebih sedikit dibandingkan ketidaksamaan pribadi antara Merkel dan Schröder. Ketiga, fokus perubahan kebijakan yang diusung Merkel lebih dalam konteks regional EU. Terakhir, hubungan ekonomi Jerman-Indonesia termasuk ke dalam domain yang penting bagi Jerman karena sepertiga omset ekonominya berasal dari perdagangan luar negeri.