(Dimuat dalam Kolom Opini, Republika Online, 14 November 2005)

Gunaryadi
(Direktur Indonesian Centre for Actual Information and Studies on Europe, ’s-Gravenhage)

Kerusuhan yang bermula di Clichy-sous-Bois, dekat Paris, tidak dimulai tanggal 27 Oktober 2005. Prolog ke arah sana sudah berlangsung dalam beberapa dekade. Gejolak di kawasan pinggiran (banlieues) semacam itu pernah pula terjadi pada masa Presiden Francois Mitterrand, tahun 1990. Tetapi apa yang terjadi dalam dua pekan terakhir adalah protes berupa kekerasan dalam skala luas dan lebih lama.

Hingga 8 November 2005, kerusuhan yang terjadi di lebih 200 kawasan di seluruh Prancis itu telah memakan satu korban jiwa, lebih dari 5.900 kendaraan dibakar, dan 1.500 orang ditahan. Selain terhadap kendaraan, kebakaran juga menimpa gedung sekolah, tempat ibadah, kantor polisi, toko, pusat olahraga, rumah sakit, dan lain-lain.

Dari segi kerusakan materil, kerusuhan ini merupakan yang terburuk menimpa Prancis sejak Perang Dunia II. Ada kekhawatiran pula, kerusuhan serupa bisa menjalar ke negara lain di Eropa yang juga memiliki kawasan banlieues. Menyusul kerusuhan di Prancis, di Brussel, lima kendaraan dibakar. Di Berlin, polisi juga sedang menyelidiki penyebab terbakarnya lima mobil di sana. Sejak 9 November 2005, jam malam diberlakukan berdasarkan Undang-undang Darurat yang dibuat tahun 1955, sebuah produk hukum untuk menindas perlawanan rakyat Aljazair ketika menuntut kemerdekaan dari Prancis (1954-1962).

Tiga perspektif
Penulis mengamati ada tiga perspektif yang tepat untuk menjelaskan dan menelusuri akar dari kerusuhan tersebut dalam konteks Prancis kontemporer. Yaitu perspektif sosio-ekonomis, politis, dan keamanan. Dalam kacamata sosio-ekonomi, kerusuhan itu adalah bagian dari konflik yang merupakan produk dari interaksi sosial yang bersifat disasosiatif. Jadi, apa yang terjadi di Prancis tadi hanyalah gejala yang merupakan akibat dari satu atau beberapa faktor penyebab. Termasuk bentuk gejala tadi adalah tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan diskriminasi yang lazim terjadi di kawasan pinggiran di Prancis.

Di beberapa kawasan, angka pengangguran bahkan mencapai hampir 40 persen atau empat kali lebih tinggi daripada angka nasional. Sedangkan diskriminasi biasanya terjadi dalam interaksi sosial dan pencarian pekerjaan. Yang sering terjadi adalah penolakan terhadap lamaran kerja yang diajukan oleh orang yang memiliki latar belakang ras, suku-bangsa, atau etnis pendatang.

Kondisi sosio-ekonomi ini diperburuk oleh lingkungan yang mirip ghetto, ruang sosial serta kurangnya kesempatan pendidikan yang terbatas. Pemukiman berupa blok-blok bangunan tinggi itu didominasi oleh pendatang Arab dari Afrika Utara yang didirikan ketika mereka datang ke Prancis tahun 1950-an. Lima dekade kemudian, sebagian besar dari mereka sudah tiga generasi tinggal di kawasan yang sama yang semakin penuh sesak dengan imigran kulit hitam dan Asia yang datang kemudian.

Karena itu, banyak anak-anak mudanya terlibat kriminalitas; bukan karena pilihan tetapi lebih karena untuk bisa bertahan hidup. Pada gilirannya, tindak kejahatan yang sering melibatkan kelompok ini akan melahirkan stereotipe yang berkembang menjadi prejudice terutama di kalangan penegak hukum, instansi pemerintah, dan dunia usaha, sehingga bersikap diskriminatif terhadap mereka yang berasal dari kawasan pinggiran itu.

Bahkan pencetus kerusuhan tadi adalah kematian dua orang remaja, Zyed Benna dan Bouna Traore, karena tersengat listrik ketika memanjat sebuah gardu listrik di Clichy-sous-Bois. Saksi-mata mengatakan bahwa kedua remaja tersebut bersembunyi ke dalam gardu karena dikejar polisi sebuah klaim yang telah dibantah oleh pihak kepolisian.

Dari kacamata politis, faktor social exclusion di atas juga mencakup kurangnya representasi politik kelompok minoritas. Tidak satu pun dari 574 anggota DPR (Assemblee Nationale) dan dari 321 anggota MPR (Senat) Prancis yang merupakan wakil kaum pendatang dan minoritas. Aspirasi politik tujuh juta imigran (10 persen dari penduduk) di Prancis tersebut kurang representatif sehingga komunikasi dengan elite pembuat-kebijakan minim.

Semboyan liberte, egalite et fraternite‚ memang masih berlaku, tetapi tampaknya hanya untuk sebagian rakyat Prancis. Faktor kedua dari sisi ini adalah persaingan antara Perdana Menteri Dominic de Villepin dan Menteri Dalam Negeri Nicholas Sarkozy. Keduanya bersaing untuk menjadi calon presiden Prancis dari Union pour un Mouvement Populaire (partai nasionalis-kanan yang berkuasa di Prancis) tahun 2007.

Komentar Sarkozy bahwa kawasan kriminal akan ‘’dibabat dengan penyemprot air tekanan tinggi'’ serta melukiskan unsur-unsur kekerasan sebagai ‘’borok-busuk'’ dan ‘’sampah'’, diduga memanaskan suasana dan kemarahan anak muda dari banlieues. Sedangkan De Villepin menggunakan semantik eufimisme.

Dalam konteks persaingan ini, sikap ‘’keras’ yang diambil Sarkozy adalah untuk menarik simpati elektorat Prancis yang cenderung ke kanan, atau diilhami keberhasilan Jean-Marie Le Pen dari Front National yang meraih hampir 18 persen suara dalam pemilu presiden 2002. Ada kecenderungan politik di Prancis bahwa semakin ‘kanan’ retorika digunakan, maka semakin besar daya tarik politisi yang bersangkutan.

Perspektif ketiga adalah dari aspek keamanan. Dari sisi ini, problematika di kawasan tertinggal yang tersebar di banyak kota-kota besar di Eropa, di mana kemiskinan dan rendahnya representasi politik berpotensi menjadi ladang subur ekstrimitas dan radikalisme yang bisa berkembang menjadi tindak terorisme.

Masyarakat yang termarginalisasi secara sosio-ekonomi dan politik cenderung mencari solusi alternatif. Jadi, alternatif atau pengaruh apa dan siapa yang lebih kuat yang akan diterima. Semakin lama, akar masalah di banlieues tersebut dituntaskan maka semakin besar pula potensi ancamannya terhadap keamanan Prancis.

Kegagalan elite
Lalu apa penyebabnya? Yang bisa dianggap paling bertanggung jawab sebagai penyebab dari sebagian besar gejala atau akibat di atas adalah kegagalan elite Prancis membuat kebijakan integrasi dan publik baik itu di sektor pendidikan, perumahan, pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, partisipasi politik dan sosial yang efektif untuk menghentikan vicious-cycle dari seluruh mata-rantai letupan tadi. Jarang orang di Prancis yang tertarik membicarakan masalah yang terjadi di kawasan marjinal.

Tampaknya, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Prancis beberapa hari yang lalu sudah cukup positif. Artinya, pemerintah mencoba menyeimbangkan antara tindakan tegas untuk menghentikan tindak kekerasan sekaligus memberikan harapan perbaikan kepada masyarakat yang hidup di kawasan pinggiran. Kerusakan materil dan korban jiwa sangat disesalkan. Tetapi jika dengan aksi semacam itu akhirnya mata elite politik Prancis melek, maka sikap pemerintah tadi terlalu mahal dan sebenarnya bisa dicegah.

© 2005 Hak Cipta oleh Republika Online