Gunaryadi, M.A.

Kerusuhan di Prancis telah memasuki pekan ketiga. Sejak 27 Oktober 2005, nama Clichy-sous-Bois, sebuah kawasan pinggiran (banlieue) dekat Paris mendadak dikenal dunia. Dari sini kerusuhan menjalar hingga ke 350 kota di Prancis. Pemantik apinya adalah kematian dua remaja keturunan imigran, Zyed Benna dan Bouna Traore akibat tersengat listrik ketika memanjat sebuah gardu listrik. Saksi-mata melihat kedua remaja tersebut bersembunyi ke dalam gardu tersebut karena dikejar polisi.

Hingga 15 November 2005, kerusuhan telah menelan 1 korban jiwa, ratusan luka-luka, sekitar 8.700 kendaraan dibakar dan 2.700 orang ditahan. Perusahaan asuransi memperkirakan kerusakan mencapai € 200 juta. Selain terhadap kendaraan, perusakan juga menimpa gedung sekolah, tempat ibadah, kantor polisi, toko, pusat olahraga, rumah sakit. Dari segi kerusakan materil, kerusuhan ini merupakan yang terburuk menimpa Prancis sejak PD II.

Melihat magnitude kerusakan dan korban serta payung hukum bagi aparat, pemerintah Jacques Chirac memberlakukan jam-malam. Ironisnya, respon tersebut berlandaskan Undang-undang Darurat tahun 1955, sebuah produk legal untuk menindas perlawanan rakyat Aljazair ketika menuntut kemerdekaan dari Prancis. Meskipun peraturan ini traumatis bagi imigran asal Aljazair yang merupakan 35% dari 10 juta pendatang di Prancis, tetapi Assemblée Nationale dan Sénat tanggal 16 November 2005 menyetujui aturan-darurat tersebut diperpanjang 3 bulan.

Perspektif Politik: Pilpres Prancis 2007
Ada beberapa perspektif yang bisa menjelaskan dan menambah pemahaman kita terhadap kerusuhan tadi. Sebutlah misalnya tinjauan social-exclusion berupa diskriminasi dan sempitnya kesempatan pendidikan dan lapangan kerja. Kemudian, perspektif economic-deprivation sebagai kelanjutan tinjauan pertama. Ada pula yang mencoba mengupasnya dalam konteks SARA serta mengaitkannya dengan isu-isu terorisme dan gerakan Islam. Dari segi politik pun menghasilkan beragam analisis, yang salah satunya berspekulasi bahwa establishment politik Prancis telah kehilangan makna. Tetapi dalam perspektif terakhir ini, tampaknya konteks pilpres 2007 sangat layak menjadi basis tinjauan.

Di Republik ke-5 Prancis, jabatan presiden tidak saja sangat prestisius, tetapi juga memegang otoritas tertinggi karena mengetuai dewan menteri sebagai vortex dari kekuasaan eksekutif. Presiden juga berhak membubarkan Assemblée Nationale, mengangkat perdana menteri, serta mengangkat dan memberhentikan menteri—atas saran perdana menteri.

Dalam kontes pilpres 2007, kandidat yang mungkin bertarung adalah Jean-Marie Le Pen dari Front National/FN dan Philippe de Villiers dari Mouvement pour la France yang mewakili kelompok ultranasionalis. Dari partai berideologi kanan ada Jacques Chirac—Presiden Prancis dari Uni-Gerakan Populer/UMP, Nicolas Sarkozy (Mendagri dari UMP) dan Dominique de Villepin (PM dari UMP). Sementara itu, dari sayap kiri (Sosialis/PS) ada Laurent Fabius (mantan PM), Lionel Jospin, dan François Hollande. Sedangkan dari ultra-kiri ada Marie-George Buffet (Partai Komunis Prancis) dan José Bové (aktivis petani).

Ada dugaan, Chirac berminat ikut pilpres untuk ketiga kalinya. Tetapi kemungkinan tersebut tipis mengingat kondisi kesehatannya, pemerintahnya tidak populer—kerusuhan makin memperburuk citra tersebut, kegagalannya dalam referendum Konstitusi Eropa yang ditolak oleh rakyat Prancis, serta lebih populernya calon dari UMP sendiri seperti Sarkozy.

Salah satu cara mengukur kemampuan awal kandidat di atas menurut ideologi partai adalah memproyeksikan kemampuan elektoral mereka dalam pemilu 2002, baik parlemen maupun presiden. Menurut indikator pertama, UMP menguasai 357 kursi dari 577 total kursi di DPR, disusul PS dengan 140 kursi. UMP juga mayoritas di MPR.
Kedua, Chirac sebagai kandidat UMP dalam pemilu putaran pertama 21 April 2002 memperoleh 19,87% suara, sedangkan Le Pen meraih 16,86%. Le Pen membuyarkan prediksi bahwa runoff akan terjadi antara Chirac dan Jospin dari PS. Ternyata Jospin hanya mampu mendulang 16,17% suara, sehingga yang berduel di putaran kedua (5 Mei 2005) adalah Chirac dan Le Pen: Chirac meraih 82,21% dan Le Pen mendapat 17,79%.

Tetapi peta ini tidak menjamin kandidat presiden UMP dan PS akan mendominasi tahun 2007, karena kelompok ultranasionalis tetap menjadi kuda-hitam. Indikasinya adalah kemampuan FN meraih 12,45% suara dalam pemilu legislatif 2002, serta kemampuan Le Pen menguasai hampir 18% suara dalam putaran kedua pemilu presiden 2002, serta implikasi dari kerusuhan terakhir ini.

Bandul Elektorat Eropa ke Kanan
Meningkatnya daya tarik partai kanan dan ultranasionalis disebabkan beralihnya bandul elektorat pemilih di Uni-Eropa (EU)—termasuk Prancis—ke kanan. Meskipun secara kuantitatif, dari 16 pemilu legislatif di EU 2002-2004, hanya 6 pemilu dimenangkan kombinasi tengah-kanan, tetapi kesimpulan tersebut diperkuat oleh fakta-fakta kualitatif. Pertama, di beberapa negara EU, partai kanan dan ultranasionalis semakin digemari. Menguatnya FN di Prancis adalah bagian dari trend bangkitnya LPF (Belanda), VB (Belgia), Folkpartiet (Swedia), dan FPÖ (Austria). Kedua, beberapa partai politik yang secara tradisional berhaluan kiri atau tengah atau kanan-tengah justru mengkampanyekan isu-isu yang berbau kanan seperti pembatasan imigrasi, diskriminasi dan anti terhadap pendatang, kebijakan asimilasi, dsb.

Kalau disimak lebih jauh, pergeseran suara pemilih ini lebih dipicu oleh dinamika variabel internal dan eksternal. Diantara faktor-faktor internal ialah terlalu lamanya partai berkuasa yang mendorong pemilih untuk mencari alternatif karena stagnasi politik dan ekonomi, serta munculnya figur-figur kharismatik populis yang tidak saja mampu merumuskan antitesis terhadap partai berkuasa tetapi secara berkelindan juga mampu menawarkan sintesis alternatif.

Sedangkan faktor eksternal yang paling mempengaruhi preferensi pemilih Eropa adalah peristiwa 11 September 2001. Serangan teror menimbulkan ketakutan publik. Dalam kondisi ini, elektorat akan memilih partai yang menawarkan rasa aman. Kelompok kanan dan ultranasionalis tampak lebih capable memainkan sentimen ini dengan cantik.

Dalam kedua aspek ini, kerusuhan—yang dilakukan oleh anak-anak imigran—di Prancis akan membantu prestasi elektorat kandidat presiden sayap-kanan dan ultranasionalis. Realitas ini bisa menjadi justifikasi bagi sebagian warga Prancis bahwa sikap Le Pen yang selama ini menganggap kebijakan imigrasi Prancis sebagai bête noire adalah benar. Kerusuhan tadi bahkan mendorong Le Pen untuk kembali maju sebagai kandidat presiden 2007 dan sesumbar jika pemilu diadakan saat ini maka peluangnya akan 10 kali lebih besar. Taktik akomodasi ke kanan tersebut rupanya digunakan Sarkozy yang tercermin dari semantiknya yang keras. Dia menyamakan kawasan pinggiran yang tinggi angka kejahatannya dengan ‘borok-busuk,’ serta akan menyapu mereka dengan ‘semprotan-bertekanan-tinggi.’ Sarkozy pun menggunakan retorika yang biasa diumbar politisi ultranasionalis terhadap warga banlieues dan imigran. Tanpa disadari, kerusuhan itu telah menjadi ladang sekaligus medan pertarungan menuju Palais de l’Elysée 2007.