Dalam Berit@ Iptek, Rabu, 24 Mei 2006 00:10:02

Gunaryadi

Seperti diduga sebelumnya, dari tiga agenda utama kunjungan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad ke Indonesia 8-13 Mei 2006, yang paling menarik di kalangan media dan politisi lokal, regional, dan internasional adalah seputar isu nuklir Iran. Dua agenda penting lainnya adalah KTT D-8 kelima dan kesepakatan investasi dan kerjasama sektor energi antara Iran dan Indonesia. Penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa KTT di Bali tersebut tidak didominasi krisis nuklir Iran lebih merupakan strategi seorang negarawan dan gastheer (tuan-rumah) untuk mendinginkan suasana.

Isu program proliferasi nuklir Iran tidak semata persoalan pengembangan teknologi atau sumber energi alternatif, tetapi telah menembus ranah lainnya yang lebih luas yaitu geopolitik dan keseimbangan kekuatan regional di Timur-Tengah. Kedua aspek terakhir ini, meminjam terminologi Ben Tonra (2001), termasuk ke dalam domain kompleks keamanan (security complex) dan tirai keamanan (security overlay). Di bawah Ahmadinejad yang menjabat presiden sejak 2005, Barat khususnya AS mengkuatirkan Iran bisa mengoyak tirai keamanan regional yang bagi Barat merupakan kokon yang membentengi kompleks keamanan yang di dalamnya menyangkut eksistensi Israel.

Indikasi kasat-mata terhadap kebijakan Barat tersebut bisa dilihat dari perbedaan standar sikap dan intensitas manuver AS dalam penyelesaian krisis nuklir Korea Utara. Bagi AS, Iran sebagai sebuah kekuatan nuklir lebih besar bahayanya terhadap kompleks keamanan dan tirai keamanan Israel, sebagai satu-satunya kekuatan nuklir di Timur-Tengah, dibanding Korea Utara.

Kekuatiran Barat itu berbasis pada pernyataan Ahmadinejad yang ingin “menghapus Isreal dari peta dunia”, bahwa Barat yang mesti “bertanggung jawab atas terjadinya holocaust, bukan bangsa Palestina”, bahwa “suatu hari nanti Israel akan hancur”, dan sebagainya. Kombinasi figur seorang Ahmadinejad dengan kekuatan nuklir Iran, secara luas mengakumulasi kekuatiran tadi. Barat tidak mempercayai Iran jika kemampuannya memperkaya uranium pada tingkat pembangkit energi akan berhenti pada level tersebut, tetapi akan diteruskan untuk merekayasa bom nuklir, sebuah tuduhan yang dengan konstan dibantah oleh oleh Teheran.

Hingga saat ini, perang urat-syarat semakin intens. AS tidak mengenyampingkan serangan-mendadak terhadap Iran. Sebaliknya, apabila diserang, Teheran menegaskan Iran akan menyerang semua kepentingan AS di seluruh penjuru dunia dan tentu saja, Israel. Usaha AS di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk Iran gagal mendapat dukungan bulat. Kini, solusi terhadap krisis menemui jalan buntu.

Mayoritas pihak yang bertikai termasuk Teheran, Washington, London dan Paris melihat bahwa celah diplomasi masih terbuka. Solusi militer tidak akan menyelesaikan persoalan. Diperkirakan jika opsi militer ini diambil oleh AS dan sekutunya, efeknya akan sangat berbeda dari suksesnya aksi serangan-mendadak yang dilakukan Israel terhadap fasilitas nuklir Osirak. Dalam kasus Osirak, Irak tidak memiliki kepabilitas militer yang memadai untuk melakukan serangan-balik terhadap aksi punitive yang dilakukan Israel karena telah letih dalam Perang Irak-Iran. Disamping itu, dukungan internal terhadap rezim Saddam Hussein sudah terfregmentasi dan tidak kohesif, serta absennya dukungan ideologis yang kuat. Teheran tampaknya kini memiliki semua aspek kapabilitas di atas.

Dalam kasus proliferasi nuklir Iran ini, posisi Indonesia cukup dilematis. Hal ini disebabkan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap Barat masih tinggi di satu pihak, sedangkan di pihak lain, Indonesia adalah negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Posisi inilah membuat Indonesia memberikan dukungan yang bersyarat kepada Iran dalam program nuklirnya. Indonesia hanya mendukung Teheran sejauh program proliferasi nuklir tersebut hanya untuk kepentingan damai yaitu sebagai sumber energi alternatif. Jakarta tidak mendukung Teheran jika teknologi tersebut dikembangkan menjadi bom nuklir.

Dukungan kondisional Indonesia itu adalah untuk mencegah agar Barat tidak teralienasi. Sebaliknya, jika Jakarta menolak rencana Iran secara mutlak maka tindakan itu bisa menurunkan dukungan mayoritas umat Islam terhadap pemerintah. Disamping itu, mendukung proliferasi damai Iran juga memiliki dasar strategis karena Indonesia akan melakukan hal yang sama dengan tujuan yang sama. Kemudian, menolak mendukung Teheran akan menyulitkan Indonesia untuk memperoleh dana investasi segar bernilai sekitar 600 juta US dollar di sektor negeri sebagaimana yang disepakati dengan Iran.

Alasan terakhir di atas cukup signifikan dalam mempengaruhi sikap Indonesia. Hasil survei yang dikeluarkan oleh LP3ES, 24 April 2006, produksi BBM Indonesia 1,055 juta barel per hari. Sedangkan kebutuhan harian BBM domestik Indonesia mencapai 1,35 juta barel. Jadi, ada defisit sekitar 300.000 barel per hari, yang hingga saat ini ditutupi dengan impor BBM. Dalam periode 2000-2004, LP3ES memprediksi biaya kerugian akibat selisih nilai ekspor-impor itu mencapai Rp. 12,2 trilyun.

Dalam konflik ini, Indonesia juga mengambil sikap menolak opsi atau aksi militer terhadap Iran. Pertama, karena Indonesia masih trauma dengan pretext yang dipakai untuk menyerang dan menduduki Irak yang ternyata tidak menemukan stok senjata pemusnah massal. Jakarta kuatir kasus serupa bisa terulang pada Iran. Kedua, opsi tadi bisa berdampak negatif pada stabilitas domestik Indonesia. Ketiga, aksi tersebut bisa mempersulit upaya Indonesia untuk menjadi penengah dalam berbagai isu global akibat peristiwa 11 September 2001.

Posisi dan sikap di atas barangkali sudah berada pada titik yang optimal dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia. Pragmatisme tadi beresonansi dengan kredo lama kebijakan luar negeri Indonesia yang diperkenalkan oleh Bung Hatta tahun 1948 yang “bebas” dan “aktif”. “Bebas” di sini tidak bermakna “netral” atau mengambil “jarak yang sama” dalam berbagi persoalan dunia, tetapi “aktif” dalam kontribusi menemukan solusi terbaik, tentunya dalam rangka kesinambungan dan kesejahteraan Indonesia. Untuk mencapai kedua tujuan terakhir ini menjadi raison d’etre dari kebijakan luar negeri setiap negara.

Gunaryadi, Ketua Bidang Kajian Ilmu Sosial Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Belanda; mengajar di Sekolah KBRI di Wassenaar