Dalam Kolom Opini Harian Padang Ekspres, 31 Mei 2006

Gunaryadi

Cita-cita Iran untuk melakukan diversifikasi sumber energi domestiknya menggunakan tenaga nuklir akan menempuh jalan yang berliku dan sulit. Ambisinya menguasai teknologi nuklir—sebagaimana yang selalu ditegaskan Teheran—yang semata untuk tujuan sipil dan pembangkit energi tidak terlalu meyakinkan negara-negara yang memiliki kepentingan strategis di Timur-Tengah. Logika mereka adalah jika Iran mampu memperkaya uranium pada tingkat pembangkit energi, maka kemampuan negara itu untuk mengembangkan bom nuklir adalah persoalan waktu saja.

Tulisan ini meninjau perkembangan terakhir dalam masalah nuklir Iran ini dalam konteks realpolitik atau paradigma realisme dalam politik internasional. Mengapa? Karena pemikiran realis yang pesimistik itu cocok untuk era yang pesimistik pula. Dalam periode 1940 dan 1950-an, paradigma ini seakan menjadi genius seculi yang mendominasi kebijakan luar negeri di banyak negara. Realita global memperlihatkan bahwa pasca PD II dan Perang Dingin ternyata dunia belum mampu keluar dari masa pesismistik tadi, bahkan problematikanya menjadi semakin rumit.

Frasa kunci dari realpolitik ini adalah “siaplah berperang untuk menjamin perdamaian”. Paradigma ini didasarkan pada premis bahwa politik dunia pada dasarnya adalah pertarungan kepentingan antar negara untuk meraih kekuasaan dan posisi dalam struktur internasional yang anarkis demi kepentingan nasional masing-masing. Pemikir realis klasik yang berpengaruh mencakup Machievelli dan Hobbes. Sedangkan yang modern antara lain Carr, Kennan, Morgenthau, Niebuhr, dan Thompson (C.W. Kegley dan E.R. Wittkopf, 2004).

Isu program proliferasi nuklir Iran tidak semata persoalan pengembangan teknologi atau sumber energi alternatif, tetapi telah menembus ranah yang lebih luas yaitu geopolitik dan keseimbangan kekuatan regional di Timur-Tengah. Kedua aspek terakhir ini, meminjam terminologi Ben Tonra (2001), termasuk ke dalam domain kompleks keamanan (security complex) dan tirai keamanan (security overlay). Di bawah Mahmoud Ahmadinejad yang menjabat presiden sejak 2005, Barat—khususnya AS—mengkuatirkan Iran bisa mengoyak tirai keamanan regional yang bagi Barat merupakan kokon yang membentengi kompleks keamanan yang di dalamnya menyangkut eksistensi Israel.

Indikasi kasat-mata terhadap kebijakan Barat tersebut bisa dilihat dari perbedaan standar sikap dan intensitas manuver AS dalam penyelesaian krisis nuklir Korea Utara. Bagi AS, Iran sebagai sebuah kekuatan nuklir jauh lebih besar bahayanya terhadap kompleks dan tirai keamanan Israel, sebagai satu-satunya kekuatan nuklir di Timur-Tengah, dibanding Korea Utara. Bahkan dalam kasus nuklir di Brazil misalnya, AS menerapkan standar yang lain pula. Hal itu bukan karena ancaman nuklir dari negara terkuat di Amerika Latin ini, tetapi lebih karena potensi anarkisnya sangat minimal dan lebih terkendali. Indikasinya adalah meskipun Presiden Lula da Silva berhaluan kiri, tetapi akhir-akhir ini menjauh dari sejawatnya yang dianggap berseberangan dengan banyak kebijakan kontemporer Gedung Putih di seperti Castro, Chaves dan Morales, serta sangat kooperatif dengan Washington (Tempo, 15-21/5/06).

Sikap, pendekatan, strategi dan taktik Barat terhadap Iran dapat dikatakan tidak berbasis pada sosok Ahmadinejad, tetapi lebih pada pernyataannya yang ingin “menghapus Isreal dari peta dunia”, bahwa Barat yang mesti “bertanggung jawab atas terjadinya holocaust, bukan bangsa Palestina”, bahwa “suatu hari nanti Israel akan hancur”, dsb. Kombinasi seorang Ahmadinejad dengan kekuatan nuklir Iran, secara luas mengakumulasi kekuatiran tadi.

Mayoritas pihak yang bertikai—termasuk Teheran, Washington, London dan Paris—melihat bahwa celah diplomasi masih terbuka, meskipun Washington tidak mengenyampingkan opsi militer terhadap Iran.

Hingga saat ini, perang urat-syarat semakin intens. Sebaliknya, apabila diserang, Teheran menegaskan bahwa mereka akan menyerang semua kepentingan AS di seluruh penjuru dunia dan tentu saja, Israel. Usaha AS di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk Iran belum berhasil mendapat dukungan bulat. Kini, solusi terhadap krisis menemui jalan buntu.

Diperkirakan jika opsi militer tersebut diambil oleh AS dan sekutunya, efeknya akan sangat berbeda dari keberhasilan serangan-dadakan yang dilakukan Israel terhadap fasilitas nuklir Osirak milik Irak tahun 1981. Dalam kasus Osirak, Irak tidak memiliki kapabilitas militer yang memadai untuk melakukan serangan-balik terhadap aksi punitive yang dilakukan Israel karena Perang Irak-Iran sedang berkecamuk. Disamping itu, dukungan rakyat dan internal terhadap rezim Saddam Hussein sudah terfregmentasi dan tidak kohesif, serta absennya dukungan ideologis yang kuat. Iran saat kini diperkirakan memiliki semua aspek kapabilitas di atas, di samping reservasi Rusia, Cina dan Dunia Islam terhadap opsi tadi. Untuk menumpulkan potensi backlash, mungkin saja aksi militer itu didelegasikan kepada pihak (satu atau beberapa negara) ketiga khususnya yang secara geografis berdekatan dengan Iran.

Jika alasan di atas belum cukup mendukung logika bahwa solusi militer bukan sebuah keputusan yang bijaksana, maka masih ada pertimbangan lain. Argumentasinya bukan saja karena akurasi informasi terhadap kemampuan nuklir Iran dan tingkat ancamannya terhadap kompleks dan tirai keamanan regional masih dipertanyakan, tetapi juga berpotensi memperkecil peluang terciptanya perdamaian di Timur-Tengah. Selain itu, aksi militer tadi tidak saja akan menghancurkan Iran tetapi juga bisa menguras kemampuan ekonomi dan militer AS yang pada gilirannya menurunkan leverage internasionalnya karena kedua sektor di atas adalah sendi penopang hegemoni global AS di tengah kemunculan, misalnya, Cina sebagai kekuatan dunia yang baru.

Masih dalam kerangka realpolitik tetapi pada level individu, eskalasi dalam isu nuklir Iran juga memberi keuntungan di kalangan elite masing-masing pihak. Setiap kali fluktuasi isu ini mencapai titik kritis maka harga minyak bergejolak. Meskipun induksi ini agak konspiratif tetapi kenaikan harga tadi jelas menguntungkan Iran dan jaringan neocons di Gedung Putih yang juga memiliki kepentingan bisnis dalam konglomerasi minyak dan militer dunia. Lagipula bagi masing-masing pihak, memposisikan dan melestarikan ketegangan ini pada level yang krusial kelihatannya berdampak positif terhadap dukungan dan popularitas baik secara internal maupun eksternal, serta meningkatkan minat negara-negara tetangga Iran untuk membeli senjata menghadapi ancaman Teheran. Misal, nilai transfer senjata AS ke kawasan itu naik sekitar 20% dari tahun 2004 ke 2005 (Federation of American Scientists, 2005). Di pihak lain, Iran baru saja menandatangi kontrak pembelian alutsista baru terutama rudal darat-ke-udara dari Rusia.

Akan tetapi, pada titik ini pula yang dituntut adalah kearifan di semua pihak bahwa di balik kepentingan individu dan masing-masing negara dengan kacamata realisme yang pesimistik, justru terdapat kepentingan regional dan internasional yang jauh lebih besar.