Gunaryadi

Fenomena perubahan politik domestik Belanda di atas menarik untuk dikaji secara komparatif dengan fenomena serupa yang terjadi di Indonesia. Variabel dalam perspektif komparatif ini mencakup hakikat perubahan, proses perubahan, budaya politik, dan partisipasi publik dalam proses perubahan politik. Keempat variabel itu saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lainnya.

Dari aspek pertama, kita bisa melihat hakikat perubahan yang terjadi. Di Belanda, jatuhnya sebuah pemerintahan adalah hal yang biasa. Istilah yang tepat mendeskripsikan perubahan tersebut adalah “pergantian selera” yang biasanya dipicu oleh kegagalan sebuah rezim memenuhi janjinya kepada publik. Kesempatan terbaik publik “menghukum” pemerintahan yang bermentalitas “regent” adalah dalam pemilu legislatif baik pada tingkat nasional maupun daerah. Sedangkan di tanah air, istilah yang sering digunakan adalah “pergantian rezim” atau “pergantian orde”. Yang dijatuhkan adalah sebuah sistem dan mesin kekuasaan, serta aparatusnya.

Perbedaan di atas cenderung menyebabkan ketidaksamaan dalam variable kedua, yaitu proses perubahan. Berbeda dari jatuhnya sebuah pemerintahan di Den Haag, di Indonesia usaha untuk menjatuhkan sebuah rezim biasanya melalui “pintu belakang”, “pemaksaan”, aksi “ekstra-parlementer”, atau aksi “subordinansi” teknokrat atau birokrat. Ketika critical mass telah berhasil menjatuhkan sebuah rezim, barulah perubahan itu dipoles dengan warna konstitusional.

Mengapa jalur perubahan tersebut sering digunakan? Karena proses perubahan melalui koridor konstitusional biasanya tertutup akibat pemahaman “l’état, c’est moi”, di mana penguasa mengaggap dirinya identik dengan negara, atau negara adalah personifikasi dari dirinya. Efeknya, setiap rezim berusaha melanggengkan kekuasaannya, kalau bisa seumur hidup. Baru dalam proses pergantian ke pemerintahan SBY-JK bisa berjalan cukup “dewasa” dalam konteks demokrasi.

Ketiga, kedua variabel di atas tidak terlepas dari perbedaan budaya politik. Pasca PD II hingga akhir 1960-an, secara sosiologis dan politik, masyarakat Belanda mengenal sistem pilarisasi (verzuiling). Dalam sistem ini, setiap kelompok masyarakat terpisah menurut golongan masing-masing. Setiap kelompok memiliki sekolah, fasilitas sosial, media, dsb., sendiri. Dalam konteks politik, pilarisasi itu terdiri dari 4 kelompok: Protestan, Katholik, Sosialis, dan Liberal. Pilarisasi ini menimbulkan budaya politik konsosionalisme (consociationalism), di mana pemerintahan dibentuk oleh para elite dari keempat pilar politik tadi (A.D. Lijphart, 1968). Meskipun liberalisasi, sekularisasi dan modernisasi akhirnya mengikis sistem pilarisasi tersebut dalam struktur sosial, tetapi dalam kehidupan politik, bekasnya masih terasa hingga sekarang.

Indonesia, secara umum juga mengenal pilarisasi ini. Walaupun masih perlu kajian yang lebih jauh apakah klasifikasi tersebut sebagai akibat kolonialisme Belanda, namun para pengamat politik Indonesia cenderung mendeskripsikan secara simplistik bahwa pilar-pilar yang mendukung budaya politik Indonesia adalah kekuatan Islam, nasionalis, dan militer. Meskipun pengkotakan semacam ini cenderung hitam-putih karena di antara ketiga pilar tadi terdapat berbagai irisan, namun secara empiris dan historis validitasnya cukup bisa diandalkan.

Sisa-sisa pilarisasi di panggung politik Belanda ternyata mampu melesapkan perbedaan-perbedaan ideologis. Sedangkan di Indonesia, faktor ideologis ini masih menjadi isu sensitif, menyisakan sekat-sekat perbedaan dan menghambat kedewasaan berpolitik multikultural.

Di Belanda, politik tidak lagi masalah “periuk nasi” tetapi lebih merupakan arena bagi para politisi untuk mengaktualisasikan diri dan memberikan layanan. Di tanah air, aktivisme dalam kancah politik oleh sebagian politisi adalah untuk meraih kekuasaan yang diikuti kemudian dengan penguasaan akses dan sumber dana, pengaruh, fasilitas serta prestise. Fenomena ini jika ditinjau dari teori hirarki kebutuhan A.H. Maslow (1943) masih berupa “kebutuhan defisiensi” atau kebutuhan fisiologis, atau belum mencapai kategori pemenuhan kebutuhan psikologis.

Mayoritas politisi Belanda adalah keturunan (pedigree) politisi juga atau berasal dari lingkaran tersebut. Jadi, sudah ada semacam seleksi kualitas. Di Indonesia, dengan “modal dengkul” atau “uit het niets” seseorang bisa bermain di dunia politik. Sistem politik yang dibangun oleh politisi dengan mentalitas demikian akan melahirkan budaya politik yang berusaha melestarikan kekuasaan yang sudah diraih. Pertama, untuk mempertahankan sumber-sumber daya tadi. Kedua, kalau pun terjadi suksesi, sistem yang baru sulit melakukan reformasi dan pemberantasan KKN karena dirongrong oleh elemen kekuatan lama, yang salah satu motivasinya adalah untuk menutupi dosa-dosa masa lalunya.

Perbedaan budaya politik di atas, juga menyebabkan perbedaan dalam aspek partisipasi publik dalam proses perubahan. Di Belanda, publik tidak begitu peduli dengan siapa yang berkuasa. Yang penting penguasa bisa memberikan jaminan sosial yang cukup baik. Efek dari kondisi semacam ini adalah munculnya apatisme dalam proses perubahan politik, kecuali kalau ada preseden yang sangat krusial yang berkaitan erat dengan kepentingan publik.

Sedikit perubahan yang terlihat adalah kecenderungan munculnya politisi populis di Belanda khususnya pasca 11 September 2001. Saat yang ditunggu oleh politisi yang kharismatis adalah menjelang pemilu. Pasca 11 September, isu-isu yang berkaitan dengan keamanan atau ancaman terorisme cukup mempengaruhi syaraf emosi para elektorat. Dalam konteks inilah bisa dikatakan partisipasi publik cukup signifikan dalam perubahan politik meskipun masih bersifat pasif.

Di Indonesia, representasi partisipasi publik cukup tinggi dalam proses perubahan. Hanya saja, publik di sini lebih merupakan floating mass yang hanya dijadikan instrumentasi perubahan oleh para elite. Publik yang “dikorbankan” itu pada akhirnya termasuk pihak yang tidak menikmati perubahan. Apakah partisipasi tersebut karena “politik uang”, “kasak-kusuk”, atau provokasi, biasanya keterlibatan publik tersebut berujung anarkis atau politik “main-kayu”.

Dari penelusuran komparatif ini, tampaknya kita masih perlu belajar agar kita semakin dewasa.