Gunaryadi

“In a globalised world, fewer and fewer problems affect only one state and yet fewer can be solved by one alone.” (Cuplikan pidato Wolfgang Thierse, Presiden Bundestag ketika menyambut kunjungan Presiden Bush di gedung parlemen Jerman, 2002).

***

Pemilu-sela di Amerika Serikat (AS) baru saja berlalu. Kemenangan kubu Demokrat di Kongres, Senat, dan mayoritas jabatan gubernur secara simbolik menjadi pertanda bagi Presiden Bush bahwa inilah saatnya melakukan peninjauan-kembali terhadap kebijakan luar negerinya. Bagaimana dampak hasil tadi dalam perspektif transatlantik? Relasi transatlantik merujuk pada hubungan historis, politik, ekonomi, sosial dan kultural antara negara-negara di kedua pantai utara Samudera Atlantik, khususnya antara AS, Kanada, dan Uni-Eropa (EU). Blok ini merupakan kekuatan yang paling berpengaruh dalam mewarnai wajah keseimbangan dunia kontemporer. 

Makna penting transatlantik senantiasa signifikan sepanjang Perang Dingin. Tetapi ketika konflik ideologis Barat-Timur tadi meredup akhir 1980-an, kebutuhan Eropa terhadap tirai pertahanan AS pun surut. Perubahan tata-dunia ini plus aspirasi imperial poros Franco-Jerman yang secara tradisional menjadi tulang-punggung integrasi kontinental Eropa membuat hubungan transatlantik mulai “merenggang”. Meskipun demikian, anggota EU seperti Inggris, Italia, Belanda, Denmark, dan anggota baru, cenderung bersikap lebih dekat ke Washington.  

Hubungan transatlantik ini pasca runtuhnya blok komunisme di Eropa senantiasa diwarnai oleh pasang-surut dan perbedaan sikap—baik secara substantif maupun pendekatan—terhadap isu-isu krusial, mulai dari masalah perdagangan; penyelesaian komprehensif konflik di Timteng; lingkungan; NATO; Mahkamah Pidana Internasional; non-proliferasi senjata nuklir; hukuman mati; perang terhadap terorisme hingga rumor penjara rahasia CIA di Eropa, dll. Dan sulit dipungkiri bahwa sikap “berseberangan” Washington-Brussel terbaca mencolok menjelang invasi bersandi “Iraqi Freedom” awal musim-semi 2003, di mana poros Franco-Jerman dan sebagian anggota EU menolak perpartisipasi dalam “Coalition of the Willings” pimpinan AS. 

Perbedaan Elitis?
Dengan dukungan sentimen publik terhadap rezim di kedua tepian Samudera Atlantik pasca 9/11, perbedaan sikap terhadap masalah Irak awalnya berkutat di ranah elit, baik figur politik maupun media.  Di satu pihak, elit politik Eropa seperti Chris Patten (Komisaris Hubungan Eksternal EU), Romano Prodi (Presiden Komisi Eropa), Kanselir Schröder, Presiden Jacques Chirac, Herta Däubler-Gmelin (Menkeh Jerman), Wolfgang Thierse, Dominique de Villepin (Menlu Prancis), Lord Robertson (Sekjen NATO), Mikhail Kasyanov (PM Rusia) dengan beragam perspektif mengkritik kebijakan luar negeri AS khususnya dalam masalah Irak. 

Di pihak lain, John Ashcroft (Jaksa Agung), Presiden Bush, Donald Rumsfeld (Menhan), Colin Powell (Menlu), Condoleezza Rice (Penasehat Keamanan Nasional), serta para neokonservatif terkemuka arsitek invasi ke Irak saling “menawar-dan-membeli” kata-kata dengan sejawatnya dari Eropa. Bahkan di kalangan elit media juga terjadi “baku-hantam”. Fareed Zakaria (Newsweek), George Will (jurnalis terkemuka AS), William Safire (New York Times) dan Gerard Baker dari AS saling “ledek” dengan mitranya dari Eropa seperti Ignacio Ramonet dan Will Hutton. Waktu itu muncul berbagai istilah yang sebagian masih tertancap dalam sanubari publik transatlantik seperti “bersikap seperti Adolf Nazi”, “hubungan Jerman-AS telah teracuni”, “tidak ada yang bisa mengklaim sebagai polisi-dunia”, “Eropa Baru”, “Eropa Lama”, dsb. 

Dimensi demokrasi
Pepatah “vox populi, vox dei” menegaskan bahwa dalam tatanan governance yang normal, para elit adalah—meminjam istilah Bung Karno—“penyambung lidah rakyat”. Maka, lazim dalam konteks transatlantik, kebijakan para elit menyerang Irak atau tidak, juga berbasis pada dukungan rakyat. Bedanya, rezim neokonservatif AS seolah memanfaatkan sentimen publik akibat serangan teroris 9/11 sebagai justifikasi; sedangkan elit Eropa mendasarkan penolakan mereka kepada suara mayoritas publik yang menentang penyelesaian militer terhadap Irak. Ekspektasi bahwa kekuatan elektoral berpotensi menjadikan kebijakan luar negeri AS lebih menghormati kedaulatan negara atau kawasan tertentu ternyata gagal dalam pemilu 2004: Presiden Bush terpilih kembali dan lembaga perwakilan tetap dikuasai kubu Republik. 

Waktu berlalu. Pendudukan di Irak mengalami komplikasi dalam semua aspek. Dan senjata-pemusnah-massal yang dicari serta praduga koneksi Saddam dengan jaringan teroris yang menjadi justifikasi pendudukan setelah lebih 3 tahun ternyata tidak sesuai dengan pretext invasi. Mayoritas publik AS mulai bertanya yang memaksa realitas militer di lapangan merembes ke domain politik. Sentimen anti-perang tersebut secara optimal dieksploitasi kubu Demokrat, yang selanjutnya mengubah bandul kekuatan politik AS. ProspekSaat ini, mayoritas elit dan publik Eropa berada dalam suasana-hati “I-told-you-so” terhadap hasil pemilu-sela AS. Mereka semakin yakin bahwa kekuatan militer jauh lebih banyak mudharatnya dalam proyek menjajakan “demokrasi” di belahan lain dunia.

Sebaliknya, sekutu dekat AS di Eropa pun harus siap menyesuaikan diri dengan momentum perubahan untuk menghindari—memungut terminologi Presiden Chavez—“pembalasan elektorat”. 

Presiden Bush pun tampaknya mulai menyadari bahwa karir politiknya harus disandarkan pada elektorat yang semakin rasional; tidak terlalu tergantung pada kubu neokonservatif yang kini bersikap “cuci-tangan” dari desain “Timteng yang Baru” mereka yang ternyata gagal di Irak. Korban yang paling mahal dari “suara rakyat” tadi adalah Donald Rumsfeld yang terpaksa meninggalkan Pentagon, yang mengubah komitmen Presiden Bush beberapa hari sebelumnya bahwa sang Menhan akan dipertahankan hingga 2008. 

Walaupun demikian, kita masih skeptis apakah hasil pemilu-sela tadi akan memunculkan “arah-baru” yang signifikan atas kebijakan luar negeri AS khususnya terhadap Irak karena kubu Demokrat sendiri belum bisa bersikap konvergen terhadap isu tersebut. Dan sejauhmana pula perubahan itu nanti akan lebih mendekatkan AS dan EU, hanya sang kala yang akan menjawabnya.