Gunaryadi

Sesuai pakem baku konsensus politik di Den Haag, tiga langkah utama pembentukan pemerintahan dan kabinet hasil pemilu legislatif Belanda yang dilaksanakan 22 November 2006 telah usai. Tahap pertama adalah negosiasi terhadap regeerakkoord atau agenda politik dan kebijakan pemerintahan koalisi yang disepakati 7 Februari 2007, antara Partai Kristen Demokrat (CDA), Partai Sosial-Demokrat (PvdA), dan Partai Uni-Kristen (CHU). Langkah kedua berupa pendistribusian jatah posisi menteri dan menteri muda (staatssecretaris). Posisi ini biasanya mencerminkan partai politik mana yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu. Fase ketiga adalah pemilihan menteri atau menteri muda yang kompeten (bekwaam) oleh masing-masing partai politik anggota koalisi sesuai dengan jatah jabatan yang disepakati pada tahap kedua di atas.

Three levels of assessment

Tinjauan terhadap implikasi kebijakan pemerintahan baru Belanda—yang juga dikenal sebagai Kabinet Balkenende IV—terhadap kerjasama pendidikan Belanda-Indonesia menggunakan pendekatan “three levels of assessment” yang mempengaruhi pembuatan-kebijakan luar negeri yang intermestik yaitu struktur global, tingkat negara, dan tingkat individual.

Pada tingkat pertama, struktur politik dan ekonomi global kontemporer sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Belanda yang juga akan berfungsi sebagai bingkai kerjasama internasionalnya. Hal itu bisa dilihat dari 6 poin regeerakkoord di atas di mana pilar pertama adalah “Peran aktif dan konstruktif Belanda di pentas Eropa dan dunia” (Een actieve en constructieve rol van Nederland in Europa en de wereld). Belanda sepenuhnya menyadari bahwa kekuatannya yang relatif kecil secara kuantitatif dalam konteks internasional yang semakin interdependen tersebut mesti diimbangi dengan peran global yang lebih aktif dan konstruktif. Padahal dalam regeerakkoord 1998, 2002, 2003, aspirasi internasional ini relatif berada pada pilar yang kurang urgen.

Pada level negara, pemerintahan koalisi tengah-kiri ini menjadikan sektor pendidikan sebagai bagian yang integral dari kebijakan ekonomi (“Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie”) yang menduduki pilar kebijakan kedua. Sedangkan dalam regeerakkoord sebelumnya kedua sektor tersebut dikelola dalam pilar kebijakan terpisah dan skala prioritas yang berbeda.

Meskipun muatan regeerakkoord mesti dituangkan ke dalam regeringsprogramma’s sebagai kebijakan kabinet baru yang mesti mendapat persetujuan parlemen, namun tersirat adanya kestabilan dukungan dari legislator terhadap kebijakan Pemerintah Balkenende IV tersebut, mengingat  koalisi ini menguasai 80 dari 150 kursi di parlemen.

Pada tingkat individual, figur politik yang akan berperan besar mewarnai kebijakan luar negeri Belanda—termasuk kerjasama pendidikan Belanda-Indonesia baik secara langsung maupun tidak-langsung—adalah Maxime Verhagen (Menteri Luar Negeri-CDA), Ronald Plasterk (Menteri Pendidikan-PvdA), Bert Koenders (Menteri Kerjasama Pembangunan-PvdA), Maria van der Hoeven (Menteri Ekonomi-CDA), Sharon Dijksma (Menteri Muda Pendidikan Dasar, TK dan Emansipasi-Kementerian Pendidikan, Budaya dan Sains-PvdA), Marja van Bijsterveldt (Menteri Muda Pendidikan Lanjutan dan Kejuruan Menengah-Kementerian Pendidikan, Budaya dan Sains-CDA), dan Frank Heemskerk (Menteri Muda Perdagangan Internasional-Kementerian Ekonomi-PvdA).

Implikasi terhadap kerjasama pendidikan Belanda-Indonesia

Merujuk pada pendekatan tiga-tingkat-penilaian di atas, pada tingkat global dan domestik Belanda, peluang kerjasama pendidikan Belanda-Indonesia yang sudah cukup baik saat ini secara makro merefleksikan kecenderungan yang prospektif.

Merujuk pada pendekatan tiga-tingkat-penilaian di atas, pada tingkat global dan domestik Belanda, peluang kerjasama pendidikan Belanda-Indonesia yang sudah cukup baik saat ini secara makro merefleksikan kecenderungan yang prospektif.

Dalam tiga tahun terakhir, intensitas hubungan kerjasama pendidikan tersebut bisa dilihat dari tingginya frekuensi kunjungan kenegaraan yang resiprokal setingkat menteri, birokrat eselon atas, dan akademisi baik dari sektor pendidikan, ekonomi, maupun riset dan teknologi serta penandatanganan berbagai letter of intent, memorandum of understanding, dan plans of actions. Menurut perkiraan NUFFIC, hingga 2006 secara akumulatif terdapat sekitar 5.000 mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda. Meningkatnya magnitude bantuan Belanda terhadap dunia pendidikan Indonesia serta trend peningkatan kuantitas kolaborasi riset antara kedua negara merupakan sinyelemen yang positif.

Selanjutnya, pada tingkat individual dan kebijakan politis, figur yang akan paling terlibat dalam konteks kerjasama pendidikan itu nantinya adalah Ronald Plasterk, Bert Koenders, dan  Sharon Dijksma yang berasal dari PvdA, dan Marja van Bijsterveldt dari CDA. Dari keempat politisi tadi, hanya Koenders yang memiliki pengalaman sebagai anggota parlemen, dan Van Bijsterveldt sebagai burgemeester; sedangkan Plasterk yang walaupun sudah cukup lama menjadi anggota PvdA namun belum pernah mengenyam pengalaman memimpin lembaga birokrasi setingkat departemen di Den Haag.

Yang perlu dicatat adalah perbedaan karakter yang signifikan antara Maria van der Hoeven—mantan Menteri Pendidikan, Budaya dan Sains yang kini dipercaya menjadi Menteri Ekonomi—yang berlatar belakang Kristiani, sedangkan Plasterk adalah seorang atheis. Bahkan sebelum terpilih menjadi menteri, guru besar genetika tersebut pernah dengan tajam mengkritik opini dan aspirasi Van der Hoeven tentang teori penciptaan (Creationisme) dan Intelligence Design.

Sejauhmana perbedaan pribadi antara kedua figur politis di atas akan mempengaruhi kebijakan Kementerian Pendidikan, Budaya dan Sains Belanda masih belum bisa diprediksi secara lebih pasti. Situasi yang paling mungkin adalah bahwa tidak akan terjadi perubahan yang radikal karena kebijakan seluruh kementerian mesti merujuk pada regeerakkoord yang telah disepakati. Apalagi implementasi dan desain kebijakan pada tataran mikro biasanya berada di tangan para high-fliers birokrasi yang cenderung mapan dan stabil.

Bagi Indonesia, pergantian pejabat politis tersebut tidak serta-merta berpengaruh negatif terhadap kerjasama pendidikan yang telah terjalin baik selama ini melalui beragam skema dalam berbagai bidang kolaborasi untuk meningkatkan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan di Indonesia, riset dan capacity building. Jika pun nanti ada satu-dua kerjasama yang berhenti, itu lebih karena memang sudah masanya berakhir, atau karena salah satu atau kedua pihak menilai kolaborasi tadi sudah tidak feasible lagi; bukan karena dinamika pemerintahan ataupun figur baru yang memimpin kementerian.

Diharapkan Kabinet Balkenende IV yang dilantik 22 Februari 2007 ini akan membawa makna positif dan beragam peluang baru bagi Indonesia. Diantaranya bahwa kerjasama pendidikan tersebut akan didukung oleh Kementerian Kerjasama Pembangunan yang dinakhodai oleh Bert Koenders, politisi PvdA yang konsen terhadap Indonesia. Aspirasi utama Menteri Koenders adalah bagaimana meningkatkan partisipasi Belanda sehingga “Sasaran Pembangunan Millenium” (Millennium Ontwikkelingsdoelen) yang mestinya dicapai 2015, sudah bisa dipenuhi separuhnya 2011. Alangkah strategisnya jika peluang semacam itu bisa kita optimalkan.