Gunaryadi, 26 April 2007

Nicolas Sarkozy dan Ségolène Royal—sebagaimana hasil berbagai jajak-pendapat sebelumnya—akhirnya maju ke putaran kedua pilpres Prancis yang dilaksanakan 22 April 2007. Pilpres kali ini membukukan tingkat partisipasi tertinggi sejak 1965 yaitu 84,6%. Menurut data Depdagri Prancis, dari 12 kandidat, Sarkozy (kanan-konservatif) meraih 31,18% suara, Royal (kiri-sosialis) 25.87%, dan François Bayrou (tengah) 18,57%. Sementara politisi ultranasionalis Jean-Marie Le Pen hanya mendulang 10,44% suara alias berada pada peringkat keempat. Pilpres putaran kedua dilaksanakan 6 Mei 2007.

Diperkirakan duel itu nanti akan berlangsung ketat. Beragam polling menunjukkan Sarkozy sedikit unggul daripada Royal sehingga lebih perluang menjadi presiden. Tetapi itu tidak bermakna hilangnya peluang Royal menjadi presiden wanita pertama Prancis. Apalagi kalau Royal berhasil merayu para pemilih François Bayrou yang berada di domain tengah dalam spektrum politik Prancis. Menguatnya legitimasi elektoral Bayrou tersebut merupakan trend yang fenomenal di arena politik Prancis.

Implikasi terhadap politik luar negeri Prancis
Mengapa pilpres di Prancis krusial? Berbeda dari banyak sistem pemerintahan di banyak negara di Eropa yang biasanya dikepalai oleh perdana menteri, berdasarkan amanat konstitusional otoritas riil pemerintahan di Prancis berada di tangan presiden. Kekuasaan presiden sangat luas. Ia berwenang memilih perdana menteri, membekukan parlemen, panglima-tertinggi angkatan bersenjata dan pemegang komando arsenal nuklir.

Dalam konteks otoritas tersebut seorang presiden akan sangat dominan mewarnai arah dan kecenderungan politik luar negeri Prancis meskipun aspek idiosyncratic atau figuritas tidak merupakan determinan tunggal.

Tidak saja bagi Prancis, bagi dunia internasional pun, siapa yang terpilih menduduki Palais de l’ Elysées bermakna krusial. Prancis terhitung negara kuat secara politik, ekonomi, kultural dan militer termasuk memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Untuk memprediksi trend di atas perlu dilihat sikap dan pendekatan kedua capres dalam beberapa lingkar prioritas dalam politik luar negeri Prancis. Lingkar pertama adalah Uni-Eropa (EU).

Pada tataran ini, Sarkozy mengajukan gagasan menyederhanakan traktat EU, ingin  membentuk “Uni-Mediterrania” yang terdiri dari Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani dan Siprus, serta menolak bergabungnya Turki ke dalam EU.

Sedangkan Royal ingin diadakan negosiasi-kembali terhadap Konstitusi Eropa, membentuk “Eurozone government”, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan level pajak umum serta inisiatif baru EU dalam proses perdamaian Timur-Tengah. Disamping itu, Royal tidak menutup kemungkinan Turki masuk EU ketika Ankara memenuhi syarat keanggotaan.

Berbeda dari tokoh ultranasionalis Le Pen atau anti-globalis José Bové, Sarkozy dan Royal termasuk pro-EU meskipun keduanya mengeluhkan Bank Sentral Eropa ikut bertanggung jawab terhadap memburuknya perekonomian Prancis. Keduanya memilih “ya” dalam referendum Konstitusi Eropa di Prancis 2005.

Lingkar kedua adalah konteks transatlantik yang berkaitan dengan hubungan Prancis-Amerika. Pada level ini, Sarkozy memang lebih dekat ke Washington dibanding Royal. Bahkan pihak sosialis dengan sangat kasar mencap Sarkozy sebagai “anjing peliharaan Amerika” karena pandangan ekonominya yang liberal dan mengagumi berbagai aspek dari gaya AS. Sebaliknya, sayap kanan Prancis menuduh Royal “bagaikan seekor gajah di toko Cina”.

Di sisi lain, Royal dalam suatu kampanye di Toulouse mengatakan, “Kita tidak akan bersimpuh di hadapan George Bush.” Dia tampaknya juga lebih berkomitmen dibandingkan Sarkozy dalam kampanye-global “mengimbangi” dominasi AS, lebih cenderung pada “dunia yang multipolar.”

Meskipun sentimen anti-Amerika di Prancis cukup tinggi—bahkan dalam sebuah jajak-pendapat Desember 2006, 2/3 responden menginginkan agar presiden baru menjaga-jarak dari kebijakan luar-negeri AS—namun pesan yang disampaikan kedua capres tidak bisa dipersepsikan secara hitam-putih. Dalam dunia yang interdependen dan kompleks mustahil bagi Sarkozy bisa sepenuhnya pro-AS atau Royal sepenuhnya anti-AS.

Lingkar ketiga mencakup kawasan di luar EU dan transatlantik. Sarkozy cenderung akan membangun kerjasama dengan persemakmuran Francophone di Afrika. Sedangkan Royal tampaknya akan merapat ke negara-negara yang memiliki aspirasi mengimbangi hegemoni AS seperti Cina, dll.

Dalam lingkar ketiga ini isu perdamaian di Timur-Tengah juga cukup krusial. Royal cenderung akan melibatkan stakeholder yang lebih luas dalam negosiasi solusi konflik Israel-Palestina, Lebanon, dan nuklir Iran. Sedangkan Sarkozy berkemungkinan mempertahankan pendekatan status quo atau bahkan lebih mendekat dengan sikap AS.

Prancis-Indonesia
Hubungan Prancis-Indonesia selama ini berjalan cukup hangat meskipun belum ada wadah dialog bilateral dan frekuensi kunjungan antar pejabat tinggi atau kepala negara cukup jarang.

Prancis termasuk negara Barat pertama yang menjalin hubungan resmi dengan Indonesia ketika merdeka. Dilihat dari magnitude negara tujuan ekspor, hingga 2003 volume ekspor Indonesia ke Prancis masih kurang dari 2% atau di bawah Jerman, Inggris dan Belanda. Padahal Prancis termasuk ekonomi terkuat di EU. Namun, kehadiran Prancis di Indonesia cukup terasa seperti di sektor perminyakan dan pertambangan, jaringan-ritel, pariwisata, air-bersih, lingkungan dan pertanian. Sektor lain mencakup kerjasama budaya, pendidikan tinggi, teknologi, dan pertahanan. Prancis cukup banyak membantu dalam proses demokratisasi, HAM, ketika Indonesia dilanda musibah, serta sentimen publik Indonesia terhadap Prancis sebagai aktor internasional cukup positif.

Selama ini Prancis dan Indonesia di panggung internasional cukup banyak bersinergi. Kedua bangsa menjadi pelopor perdamaian di Kamboja 1993, setia dengan mekanisme PBB, memilih pendekatan multilateral dan keseimbangan antara Utara-Selatan. Selain itu, Prancis adalah “great power” yang sikapnya paling banyak beririsan dengan Indonesia dalam berbagai isu internasional seperti solusi konflik di Timur-Tengah, terorisme, serta sistem hukum Indonesia lebih mirip dengan sistem legal Prancis dibanding Anglo-Sakson.

Bagi kepentingan Indonesia saat ini, terkesan bahwa Royal adalah sosok yang lebih tepat; namun, itu tidak bermakna bahwa jika Sarkozy yang terpilih akan terjadi skenario sebaliknya. Diperkirakan kecil kemungkinan terjadi perubahan drastis dari kebijakan luar negeri Prancis terhadap Indonesia, siapa pun yang terpilih menjadi presiden. Namun Jakarta tentu tetap perlu menyiapkan antisipasi untuk mengoptimalkan efek dari leverage internasional Prancis bagi kepentingan domestik, regional dan global Indonesia.